Jumat, 18 Desember 2015

Waduh Gawat!! Ojek Online Dilarang oleh Kemenhub

Ojek online

Jakarta - Pada Kamis (17/12/2015), Kementrian Perhubungan (Kemenhub) secara resmi telah melarang operasi dari seluruh ojek online yang beredar selama ini karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai angkutan umum.

Baca juga: Tidak Sampai 1 Hari, Menhub Cabut Larangan Ojek Online

Dilansir dari situs detik.com, Mentri Perhubungan Ignatius Jonan mengatakan "Grab Taxi atau apapun namanya boleh saja, sepanjang kendaraannya memiliki izin sebagai transportasi umum, termasuk harus di KIR."

Dikatakan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam sebuah konferensi pers bahwa pelarangan operasi tersebut tertuang pada Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/Phb/2015 yang ditandatangani oleh Ignatius Jonan, tertanggal 9 November 2015.

Djoko menjelaskan bahwa pengoperasian ojek dan Uber tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. Menurutnya, angkutan umum harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain minimal beroda tiga, berbadan hukum dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum.

Meski demikian, Djoko mengaku tidak mempermasalahkan startup, namun mempermasalahkan tentang kendaraan pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang tidak berizin dan memenuhi ketentuan hukum. "Apapun namanya, pengoperasian sejenis Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blue Jek, Lady-Jek, dilarang," pungkasnya.

Pelarangan ini bukan hanya ditujukan kepada ojek online, namun juga ojek-ojek pangkalan. Menurut Bang Fakry, tukang komputer, "Dari dulu juga ojek dah dinilai ilegal. Ane inget pas beberapa tahun yang lalu, pas awal-awal ojek nongol di Indonesia. Tukang angkot nggak setuju dengan adanya ojek."

Sumber

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Siaran pers, kerja sama, pemasangan iklan dll, dikirim ke email: redaksi[at]radarempoa.com